PEMKAB HSU DEKLARASIKAN DUKUNGAN DEMI WUJUDKAN SPMB YANG ADIL, TRANSPARAN DAN TANPA DISKRIMINASI
AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) bertekad mewujudkan pelaksanaan penerimaan murid yang berintegritas dengan melakukan deklarasi dan penandatanganan pakta integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang transparan, objektif, akuntabel dan berkeadilan.
Tekad tersebut, tergambar dalam deklarasi dan penandatanganan komitmen dukungan dari stakeholder terkait saat apel Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kabupaten HSU pada 5 Mei 2025 lalu.
Deklarasi tersebut, bertujuan agar SPMB di Kabupaten HSU dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, tanpa diskriminasi sebagai salah satu upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten HSU, melalui Kasi kurikulum bidang SMP, Rita Murtafiah, saat ditemui menjelaskan deklarasi ini dilakukan, dilatarbelakangi bahwa SPMB merupakan tahapan penting dalam sistem pendidikan, yang setiap tahunnya menjadi perhatian masyarakat luas.
Menurutnya, proses SPMB yang tidak dikelola secara akuntabel dan transparan dapat menimbulkan kecurigaan, ketidakpuasan serta mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan.
“Pendaftaran peserta didik baru pada jenjang TK, SD, dan SMP wajib dilaksanakan secara gratis, inilah yang menjadi poin intinya, tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun,” jelas Rita, Minggu (11/5/2025) di Amuntai.
Selain itu, sekolah dilarang memungut biaya pendaftaran, seleksi, atau daftar ulang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Adapun bentuk pungutan yang dilarang meliputi: biaya administrasi pendaftaran. Biaya seleksi akademik atau non-akademik (kecuali jalur prestasi yang menggunakan tes khusus sesuai aturan). Biaya daftar ulang atau penerbitan surat keterangan diterima. Biaya seragam, buku, atau perlengkapan sekolah lainnya yang bersifat wajib dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Sementara sanksi bagi pelanggaran larangan pungutan: Kepala sekolah, guru, atau pihak sekolah yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi administratif hingga tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan bagi orang tua/wali yang menemukan indikasi pungutan liar dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau Ombudsman setempat.
Penutup hal ini menjadi acuan bagi seluruh satuan pendidikan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun Pelajaran 2025/2026.
Lebih lanjut, kata Rita deklarasi tersebut, dilaksanakan berdasarkan pada surat Direktur Jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah nomor 2728/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 maret 2025 tentang pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026, bahwa pada lampiran surat terkait tindak lanjut Permendikdasmen tentang SPMB oleh pemerintah daerah pada tahapan perencanaan penerimaan murid baru poin 7 bahwa pemerintah daerah perlu melakukan deklarasi SPMB objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
“Hal ini juga sejalan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara, nomor 100.3.3.2/122/KUM/2025, tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada taman kanak-kanak, SD dan SMP di kabupaten Hulu Sungai Utara tahun ajaran 2025/2026,” jelas Rita.
Terakhir, ia mengapresiasi semua pihak khususnya Bupati HSU, Sahrujani dan Wakil Bupati HSU, Hero Setiawan yang telah menunjukkan komitmennya untuk membangun sebuah kepercayaan dari masyarakat, sekaligus juga memberikan proses SPMB yang sangat transparan, dan tentunya akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. (Diskominfosandi Wahyu)
