PEMKAB HSU RAIH WTP KEENAM KALI SECARA BERTURUT-TURUT DARI KEMENKEU
AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Predikat ini diterima HSU untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati HSU Husairi Abdi mengatakan, keberhasilan HSU mendapatkan predikat WTP selama enam tahun berturut-turut ini merupakan keberhasilan bersama antara Badan Pengelolan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) HSU dan Kemenkeu terhadap laporan keuangan.
“Terimakasih atas kerja keras jajaran BPKAD dalam mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Apa yang menjadi masukan dari Kementerian Keuangan selalu kita koordinasikan dengan BPKAD HSU.” ucap Husairi.
Lebih lanjut, Husairi mengatakan laporan pertanggungjawaban keuangan adalah salah satu instrumen penting dalam evaluasi kinerja pemerintah, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSU.
WTP keenam kalinya itu diserahakan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Rabu (1/11/2021).
Disisi lain Suimansyah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, berharap dengan adanya penghargaan ini tidak hanya menjadi semangat untuk mempertahankan prestasi tapi juga feedback dari kebijakan keuangan daerah bisa betul-betul dirasakan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga meminta untuk lebih ditingkatkan lagi beberapa pengembangan aspek diantaranya, melakukan kajian dampak perekonomian terhadap fiskal di daerah dan sebaliknya melakukan analisis dan evaluasi penyerapan belanja APBD dan APBDes.
Terhitung sampai tanggal (30/11/2021) lalu, total realisasi penyaluran dana DAK fisik Kabupaten HSU sebesar 53 persen dari pagu sebesar Rp 86 milyar sedangkan total realisasi penyaluran dana desa Kabupaten HSU sebesar Rp 172,1 milyar atau 99,85 persen dari pagu sebesar Rp 172,3 milyar.
“Pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran maka sangat disayangkan bila tidak dioptimalkan.” ungkap Sulaiman.
Selain itu, adapun program pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang bertujuan menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat untuk usaha mikro yang tidak difasilitasi oleh KUR.
“Jadi kita bisa bantu UMKM dengan pembiayaan Ultra Mikro melalui Disperindagkop dan UKM HSU.” tutupnya. (Diskominfo/ricky/Humpro)
