DPRD HSU RESPON POSITIF RAPERDA APBD TAHUN 2025

AMUNTAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berikan respon positif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten HSU terkait tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Respon tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan umum fraksi -fraksi DPRD atas Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Kabupaten HSU tentang APBD tahun anggaran 2025, di aula Rapat Paripurna DPRD HSU, Senin (21/10/2024).

Enam fraksi DPRD HSU, menyampaikan pandangannya masing-masing yakni Fraksi Golkar dengan buru bicara Almien Ashar Safari, Fraksi PKB juru bicara Junaidi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera juru bicara Rustam, fraksi Gerindra juru bicara Andini, fraksi PPP juru bicara Abdurrahman, dan fraksi PDIP dengan juru bicara Tedy Suryana.

Pandangan umum tersebut didengar langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana, Ketua DPRD HSU Ahmad Fadillah beserta anggota, serta sejumlah kepala Forkopimda dan SKPD dilingkungan Pemkab HSU.

Diantara pemandangan umum itu, juru bicara fraksi Golkar Almien Ashar Safari, mengapresiasi Pemkab HSU dimana untuk tahun 2025 RAPBD Pemkab HSU mendapatkan target pendapatan di estimasikan sebesar 1,389 triliun rupiah lebih, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di tahun 2024 sebesar 1,369 triliun rupiah lebih atau sekitar 1,46 persen.

“Kami mengapresiasi atas kinerja seluruh eksekutif Pemerintah Kabupaten HSU terhadap kenaikan estimasi pendapatan daerah ini, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan dari transfer Pemerintah pusat dan antar daerah,” kata Almien.

Dikatakannya, Partai golongan karya berharap kedepannya Pemerintah daerah perlu ada kebijakan yang mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD pada aspek pajak daerah maupun retribusi daerah serta aspek-aspek lainnya.

Sementara, juru bicara fraksi PKB, Junaidi mengharapkan peningkatan efesiensi pengelolaan anggaran dengan memperhatikan tujuan, indikator dan sasaran sehingga dapat dicapai untuk mensejahterakan masyarakat

Selain itu, persoalan program penuntasan kemiskinan, dampak inflasi dan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana Pondok-pondok Pesantren di Kabupaten HSU menjadi pesannya sebagai wakil rakyat kepada Pemkab HSU agar dapat diprioritaskan.

Kemudian, juru bicara fraksi PDIP Tedy Suryana, mengharapkan dalam RAPBD tahun 2025, Pemkab HSU dapat memprioritaskan pembangunan terutama untuk program penuntasan kemiskinan, terciptanya lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan.

“Kita berharap RAPBD ini yang nantinya menjadi Peraturan Daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dan menjadi instrumen mewujudkan visi dan misi kabupaten HSU dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” tutupnya.(Diskominfosandi/Wahyu/Ikhsan)