OPTIMALISASI POLDER ALABIO, PEMKAB HSU LAKSANAKAN RAKOR BERSAMA BWS KALIMANTAN III
AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) terus berupaya mengoptimalisasi pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten HSU.
Salah satunya melalui pengoptimalan Polder Alabio dengan mengundang Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III selaku pemilik otoritas Polder Alabio dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemkab HSU yang dilaksanakan di Mess Negara Dipa, Senin (14/4/2025).
Pada rakor ini dihadiri langsung oleh Kepala BWS Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya yang menyampaikan paparan terkait dengan pengelolaan Polder Alabio yang selama ini masih menjadi otoritas BWS Kalimantan III.
Kepala BWS Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya dalam paparannya menyampaikan, Polder Alabio merupakan bangunan peninggalan ppemerintahan Hindia Belanda dengan luas area 6.000 Hektare, yang memiliki fungsi utama sebagai sistem irigasi dan pengelolaan air di lahan rawa lebak sehingga dapat membantu mengatasi banjir, meningkatkan produktivitas pertanian dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Dengan menggunakan pompa, sirkulasi air dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi, seiring dengan berjalannya waktu kondisi Polder Alabio tidak dapat berfungsi secara maksimal, diakibatkan oleh situasi maupun kondisi.
Masih menurutnya, saat ini Polder Alabio memang tidak berfungsi maksimal dikarenakan kondisi dari infrastruktur yang dimana banyaknya pintu – pintu air yang tidak berfungsi, baik disebabkan oleh kerusakan ataupun dari berubahnya fungsi dari pintu air sebagai pengontrol sirkulasi air menjadi jalur transportasi air bagi masyarakat.
Sehingga air mengalir ke area Polder tidak terkontrol dan mengakibatkan air melimpah di dalam area Polder, sedangkan untuk mengeluarkannya terkendala dengan beberapa situasi dan kondisi di antaranya terdapat sedimentasi sungai disekitar Polder, yang dimana sungai merupakan pendukung utama dari Polder, ditambah dengan kurangnya kemampuan alat yang dimiliki BWS Kalimantan III.
Sedangkan dalam proses pemeliharaan juga terkendala, dengan minimnya area terbuka untuk dijadikan tempat menimbun atau membuang material berupa gulma dan lainnya.
“Kami Apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada Pemkab HSU dalam hal ini Bupati HSU dan jajarannya yang telah mengundang BWS Kalimantan III untuk menyampaikan paparan mengenai kondisi Polder Alabio, kami yakin dengan digelarnya rakor yang melibatkan pihak terkait ini, kita bisa berkomitmen bersama – sama dalam mengoptimalisasikan Polder Alabio dan dapat kami jadikan dasar BWS Kalimantan III dalam mengotimalisasikan Polder Alabio,” ujarnya.
Sebelumnya saat membuka Rakor, Bupati HSU Haji Jani sapaan akrab Sahrujani menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan BWS Kalimantan III ke- HSU untuk bersama – sama dalam upaya optimalisasi Polder Alabio.
Haji Jani menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pemaparannya bersama dengan Wakil Bupati HSU Iwan Alabio beberapa waktu yang lalu kepada Menteri Pertanian RI, sehingga Polder Alabio menjadi isu nasional dan telah dilaksanakan beberapa Rakor yang melibatkan unsur terkait.
“Kita tak henti – hentinya menyampaikan masalah Polder Alabio ini ke beberapa forum sehingga diapresiasi secara nasional, jadi bukan kebetulan tapi memang kami berusaha sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat HSU,” tegasnya.
Sedangkan saat menutup Rakor Bupati HSU Haji Jani yang didampingi Wakil Bupati Iwan Alabio dan Sekretaris Daerah Adi Lesmana serta Kepala BWS Kalimantan III kembali dengan tegas menyampaikan kembali rasa tanggung jawabnya kepada masyarakat HSU.
“Sebagai rasa tanggung jawab kami selaku pimpinan daerah, masalah optimalisasi Polder Alabio ini kami tidak ingin mati diparundingan saja (Bukan hanya sebatas rakor saja), namun lebih dari itu kami ingin ini benar-benar terealisasi apapun kendalanyanya mari kita sama-sama hadapi, dengan bersama kita pasti mampu,” ungkapnya.
Bupati HSU Haji Jani dirinya berharap dukungan semua pihak, serta bersedia menganggarkan anggaran jika diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Adapun Rakor tersebut selain dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkab HSU terkait, juga dihadiri oleh para Kepala Desa dan masyarakat di wilayah Polder Alabio.
(Diskominfosandi/Rahman/Ikhsan/Dodi/Sandi)
Editor:Putra/Mia
