SOSIALISASI PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2021, GUBERNUR KALSEL : PERKUAT AGENDA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

BANJARMASIN – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Abdul Wahid HK menghadiri sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) secara hybrid bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (18/9/2021).

Dalam sambutan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor mengajak kepada seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk terus berupaya mempercepat dalam menekan angka stunting di daerahnya masing-masing.

“Dengan adanya sosialisasi ini seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan stunting bisa lebih cepat lagi dan efektif menangani permasalah stunting.” ucapnya.

Kendati demikan, meskipun masih dalam suasana pendemi Covid-19, Pemerintah Provinsi terus berupaya percepatan penurunan angka stunting di Kalimantan Selatan.

Seperti, melakukan survei melalui aplikasi e-PPGBM, evaluasi kinerja kabupaten/kota, integrasi konvensi kabupaten/kota, meningkatkan kapasitas petugas gizi di puskesmas untuk mengoptimalkan pelaksanaan asupan gizi dan memantapkan kinerja KP25 kabupaten/kota.

“Besar harapan kita dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 mempercepat penanggulangan stunting dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan agenda percepatan penurunan stunting.” harap Gubernur Kalsel atau dikenal Paman Birin.

Sementarai itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) Hari Nur Cahya Murni mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 yaitu fokus penurunan stunting di 10 provinsi yang memliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi tenggah.

“Fokus. Ini menjadi tugas berat masing-masing kabupaten/kota di Kalsel untuk memprioritaskan penurunan stunting di tahun-tahun berikutnya.” kata Cahya.

Lebih lanjut, memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu dipastikan tetap berlangsung.

Meningkatkan upaya promotif, edukasi dan sosialisasi bagi ibu hamil serta pada keluarga tentang pemahaman pencegahan stunting dengan melibatkan PKK, tokoh agama, masyarakat.

Selain itu, upaya penurunan stunting juga berkaitan erat dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga tidak mampu.

Pada kesempatan tersebut, adapun pemberian penghargaan untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dihadiri Bupati dan Walikota se-Kalimantan Selatan. (Diskominfo/Ricky)